INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
| No | Kode | Sasaran Renstra | Kode Indikator | Indikator | Satuan | Formulasi | Unit Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.1.1 | Optimalnya situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat | |||||
| 10.1.1.1 | Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat diantisipasi dan terkendali | persen | Jumlah Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat yang terselesaikan ------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP |
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | |||
| 2 | 10.1.2 | Meningkatnya kesiagsiagaan dan penanganan kebakaran | |||||
| 10.1.2.1 | Persentase kesiapsiagaan dan penanganan kejadian kebakaran memenuhi standar dan prosedur | persen | Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran sesuai standar dan Prosedur ------------------------------------- x 100% Jumlah Kasus Kebakaran |
UPTD Pemadam Kebakaran | |||
| 3 | 10.1.3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | |||||
| 10.1.3.1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pegukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
Sekretariat Satpol PP | |||
| 10.1.3.2 | Persentase Tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | persen | Persentase Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
Sekretariat Satpol PP | |||
| 10.1.3.3 | Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat daerah | predikat | Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ---------------------------------------------------------- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
Sekretariat Satpol PP | |||